Hal ini disampaikan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, pada diskusi yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Media Center KPU RI, Jumat kemarin. menurutnya potensi itu bisa saja terjadi. Baik itu dalam hal rekrutmen penyelenggara, pengelolaan tahapan, maupun pembiayaan nantinya.
“Ada beberapa situasi tidak ideal yang akan terjadi di tengah-tengah penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019. Seperti berakhirnya masa jabatan komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ini mau diapakan. Apa mau diperpanjang masa jabatannya atau diperpendek,” kata Hasyim
Karenanya diharapkan, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR nantinya dapat menata dan memberi solusi terbaik.
Hasyim mengatakan, selain masalah siklus pergantian penyelenggara, masalah lainnya kata Hasyim, terkait rekrutmen badan penyelenggara pada level ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Pada waktu yang berdekatan kami akan membentuk badan ad hoc untuk Pilkada 2018 dan juga Pemilu 2019. Apakah nanti PPK dan PPS pilkada serentak 2018 dikukuhkan menjadi PPK dan PPS pemilu 2019 atau direkrut baru, atau merangkap mengelola pilkada serentak 2018 dan sekaligus 2019,”tuturnya.
(Electanews)
Karenanya diharapkan, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR nantinya dapat menata dan memberi solusi terbaik.
Hasyim mengatakan, selain masalah siklus pergantian penyelenggara, masalah lainnya kata Hasyim, terkait rekrutmen badan penyelenggara pada level ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Pada waktu yang berdekatan kami akan membentuk badan ad hoc untuk Pilkada 2018 dan juga Pemilu 2019. Apakah nanti PPK dan PPS pilkada serentak 2018 dikukuhkan menjadi PPK dan PPS pemilu 2019 atau direkrut baru, atau merangkap mengelola pilkada serentak 2018 dan sekaligus 2019,”tuturnya.
(Electanews)
